Program Kerja, Keberhasilan dan Hambatan, dan Berakhirnya Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

KABINET SUKIMAN

(27 April 1951-3 April 1952)

Latar Belakang

Setelah kabinet natsir dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mendapat mosi tidak percaya dari pemerintahan dan tepat pada tanggal 21 maret 1951 perdana menteri natsir mengembalikan mandat kepada presiden.

Presiden soekarno kemudian menujuk sukiman ( dari partai masyumi ) dan djojosukarto ( PNI ) menjadi formatur,walaupun menyalami sedikit kesulitan namun pada akhirnya sukiman dan djojosukarto berhasil membentuk kabinet koalisi antara masyumi dengan pni dan beberapa partai kecil, kabinet ini lebih dikenal dengan sebutan kabinet sukiman

Program Kerja

Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara.
Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya

Susunan

Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo
Wakil Perdana Menteri Suwirjo
Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo
Menteri Dalam Negeri Iskak Tjokroadisurjo
Menteri Pertahanan Sewaka
Menteri Kehakiman Mohammad Yamin
Menteri Penerangan Arnold Mononutu
Menteri Keuangan Jusuf Wibisono
Menteri Pertanian Suwarto
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sujono Hadinoto
Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ukar Bratakusumah
Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana
Menteri Sosial Sjamsuddin
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro
Menteri Agama Wahid Hasjim
Menteri Kesehatan J. Leimena
Menteri Negara A. Pellaupessy (urusan umum)
Pandji Suroso (urusan pegawai)
Gondokusomo (urusan agraria)

Keberhasilan

Memerhatikan usaha memajukan perusahaan kecil
Memerhatikan kaum buruh
Memperluas pendidikannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatnya
Melanjutkan Program Kerja Kabinet Natsir

Hambatan

Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat
Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
Masalah Irian barat belum juga teratasi.
Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya

Kegagalan kabinet Sukiman dianilai dalam penangganan masalah keamanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada Blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act (MSA) dengan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini memicu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.